Bidang Koordinasi dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bidang Koordinasi dan Pengendalian PAD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pengendalian Pajak Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Koordinasi dan Pengendalian PAD mempunyai fungsi:
1. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Koordinasi dan Pengendalian PAD;
3. pelaksanaan Koordinasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Pusat dan Daerah;
4. menyelenggarakan rekonsiliasi Penggelolaan dan Pelaporan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Penyelenggaraan monitoring dan Pemeriksaan serta Keberatan dan Banding Pajak Daerah;
6. Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah
7. Menyelenggarakan pemeriksaan pajak daerah;
8. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah secara berkala;
9. Pelaksanaan proses pembetulan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengendalian Pajak Daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

ubbidang Koordinasi PAD dan Dana Transfer, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Koordinasi PAD dan Dana Transfer Daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Koordinasi PAD dan Dana Transfer fungsi:

Penyusunan Rencana kerja Sub bidang Koordinasi PAD dan Dana Transfer;
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Koordinasi PAD dan Dana Transfer;
Penyelenggaraan Koordinasi PAD dan Dana Transfer;
menyelenggarakan rekonsiliasi Penggelolaan dan Pelaporan Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
Penyusunan laporan hasil Koordinasi PAD dan Dana Transfer;
penyiapan bahan Koordinasi PAD dan Dana Transfer;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Subbidang Pengawasan dan Penindakan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah fungsi:

Penyusunan Rencana kerja Sub bidang Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah;
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah;
Penyelenggaraan penindakan pemasangan stiker/spanduk peringatan;
Penyelenggaraan Penyegelan dan Penyitaan;
penyiapan bahan pembinaan Pengawasan dan Penindakan Pajak Daerah;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Subbidang Pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum mempunyai fungsi:

Penyusunan Rencana kerja Sub bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum;
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum;
Penyelenggaraan Pemeriksaan Pajak Daerah;
Penyusunan laporan hasil pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum;
Pelaksanaan proses pembetulan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
Pelaksanaan Kajian dan Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah;
penyiapan bahan pembinaan dan pemeriksaan, Keberatan dan Produk Hukum terkait Pajak Daerah;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Updated by: Hannuji | Tanggal: 18 Mei 2024 jam 13:51:24