Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, dan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  3. Penyiapan bahan rumusan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  4. Penyelenggaraan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengkoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  5. Pelaksaaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  6. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Petugas Pajak Desa dan Kelurahan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  7. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan yang diberikan oleh Kepala Badan.
Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I

Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program dan rencana kerja Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  3. Penyiapan bahan program Pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  4. Penyiapan bahan rumusan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  5. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  6. Penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  7. Melakukan pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  8. Pelaksanaan survey, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  9. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Petugas Pajak Desa dan Kelurahan terkait Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  10. Pelaksaaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  11. Pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan
  12. Pelaksaaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;
  13. Pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah I;dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program dan rencana kerja Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tekn Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  3. penyiapan bahan program Pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  4. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  5. penyiapan bahan rumusan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II
  6. penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  7. melakukan pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  8. pelaksanaan survey, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  9. pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Petugas Pajak Desa dan Kelurahan terkait Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  10. pelaksaaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II;
  11. pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Wilayah II; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Subbidang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program dan rencana kerja Subbidang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Subbidang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  3. penyiapan bahan program Pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  4. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  5. penyiapan bahan rumusan Potensi Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  6. penyelenggaraan pelayanan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  7. melakukan pendataan, pendaftaran, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Pengawasan dan penyelesaian Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  8. pelaksaaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  9. pelaksanaan verifikasi, penilaian survey, dan perhitungan subjek dan objek Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan;
  10. pelaksanaan survey dan pelaporan harga pasar tanah dan bangunan;
  11. pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan; dan
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.