Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeduduan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.